"Ada 26 truk batubara yang kita tindak masih menggunakan BBM non subsidi," kata Christo.
Menurutnya, truk-truk yang ditindak ini berasal dari beberapa perusahaan tambang batu bara yang ada di Provinsi Jambi.
Mereka ini, sambungnya, tidak memiliki badan usaha dalam pengangkutan batubara (masih menggunakan delivery order) dan tidak terikat kontrak dengan pihak pemegang IUP.
"Kita teruskan dengan menyurati Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk disarankan memberikan sanksi dan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Karena itu, dirinya menyarankan kepada perusahan tambang batubara agar jangan menggunakan BBM subsidi karena itu diperuntukan untuk masyarakat bukan untuk kegiatan usaha pertambangan.