Untuk konteks lokal, publik meminta DPRD Maluku lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran agar menyelesaikan masalah-masalah krusial di daerah. Transparansi informasi publik terkait program legislasi daerah juga menjadi tuntutan, termasuk percepatan Perda Perlindungan Masyarakat Adat. Selain itu, masyarakat meminta adanya evaluasi serta penertiban tambang ilegal sesuai amanat UU Minerba.
“Kita selaku anggota DPRD terbuka untuk bersama-sama masyarakat mendorong pembangunan ekonomi rakyat Maluku melalui hilirisasi perikanan, sagu serta evaluasi proyek Maluku integrated port agar benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujar alumni SMA PGRI 1 Ambon ini.
Dia menambahkan, aspirasi publik juga menekankan pentingnya memprioritaskan putra-putri Tanimbar dalam pengelolaan Blok Masela, serta mengembalikan semangat otonomi daerah sebagai sarana rakyat menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.