Abdullah yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku itu juga mengakui ada banyak keluhan dari masyarakat akibat tidak menerima bantuan pemerintah lewat program JPS. Padahal program padat karya tunai seperti ini sangatlah dibutuhkan guna memberdayakan masyarakat agar berusaha secara sendiri.
"Jadi wajar kami menyatakan merasa tidak puas dengan dana seperti itu. Dana ini terlalu minim dan tidak terlalu efektif menumbuhkan gairah ekonomi masyarakat terdampak," kata Abdullah.
Dia juga mengakui kalau permasalahan di Kota Ambon tidak mampu diperhatikan oleh DPRD Maluku. Apalagi untuk seluruh kabupaten dan kota yang lain.
Hanya saja, prinsipnya, DPRD Maluku akan terus berupaya maksimal melakukan pengawasan secara ketat.