Atas dasar itu, masyarakat membuat laporan ke kejaksaan dan didukung aksi demonstrasi di Kejati Maluku maupun kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sejak akhir 2021.
Pengunjuk rasa menuntut Kepala Dinas PUPR Seram Bagian Barat Thomas Wattimena dan pimpinan PT BSA selaku kontraktor dalam proyek tersebut untuk transparan atas pembangunan jalan yang belum rampung itu.
Triono menambahkan, penetapan tersangka juga telah dilakukan dalam dugaan korupsi pemeriksaan kesehatan atau medical check up para bakal calon kepala daerah untuk pilkada serentak 2016-2020 senilai Rp2 miliar di RSUD Haulussy Ambon.
"Kejati Maluku juga telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara ini," ujarnya.