SIKKA, iNews.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebut tindak pidanaperdagangan orang (TPPO) yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat darurat. Penilaian itu didasarkan atas 1.900 jenazah korban perdagangan orang yang dipulangkan ke Indonesia pada periode 2020-2022 terbanyak berasal dari NTT.
“Sangat darurat, karena dari laporan yang diterima terhitung dari tahun 2020, 2021 hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.900 mayat pulang ke Indonesia dan yang paling banyak memang NTT,” kata Mahfud di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Rabu (31/5/2023).
Mahfud MD mendatangi NTT sebagai bagian dari kunjungan kerja sekaligus memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ende pada 1 Juni 2023.
Dia mengaku telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk satuan tugas (satgas) operasi khusus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jokowi, lanjutnya, meminta penanganan kasus TPPO dalam jangka pendek dan jangka menengah.
Untuk jangka pendek, kata dia, pada Juni 2023 sudah harus jelas pemetaan dan tahapan serta langkah-langkah yang akan diambil terkait pelaku-pelaku TTPO.
“Nanti akhir Juni Presiden akan memanggil para menteri yang bersangkutan untuk membahas lebih lanjut soal langkah-langkah penanganan TPPO,” ujar dia.
Sementara untuk jangka panjangnya, kata dia, Jokowi akan memperbaharui peraturan presiden (perpres) tentang gugus tugas TPPO. Nantinya akan ada perubahan struktur dan menunjuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi ketua harian TPPO.
Dia pun mengatakan TPPO sudah pasti ada sindikatnya. Karena anehnya, korban TPPO tinggal di NTT namun paspornya berasal dari Pontianak atau daerah lain.