Menurut dia, DPRD maupun Pemprov Maluku melalui tim penanggulangan pengungsi yang sudah dibentuk, terus melakukan upaya-upaya untuk memastikan penanganan tanggap darurat pengungsi bisa berjalan dengan baik. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus terus dibangun.
“Diperlukan juga upaya untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan penambahan gelombang pengungsi,” ujarnya.
Selain itu, pelayanan pengungsi baik soal kesehatan, pendidikan, kebutuhan untuk MCK (mandi cuci kakus) maupun pangan harus menjadi perhatian bersama.
“Kami berharap gempa bumi beruntun ini tidak memicu gelombang pengungsi baru. Jika itu terjadi, maka akan semakin menambah beban anggaran bagi pemerintah,” ujarnya.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Rahmat Triyono sebelumnya mengatakan, gempa M5,1 pada Selasa (12/11/2019), pukul 17.10 WIB masih merupakan bagian dari rangkaian aktivitas gempa bumi susulan.