Politisi PDIP itu juga mendapatkan keluahan dari beberapa petugas terkait hak-hak mereka. ”Yang semestinya honor mereka dapat Rp5 juta namun hanya diberikan setengah. Hal itu sudah berlangsung lama,” kata Daut.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Malut juga anggota Banggar, dr Amin Drakel menegaskan, ada beberapa temuan yang sudah didapat dari hasil inspeksi. Hal tersebut berkaitan dengan pelayan dan pemberian hak-hak petugas.
“Sesuai perintah Ketua DPRD, dalam waktu dekat kami akan lakukan evaluasi secara benar, terutama para hak medis dan nonmedis, anggaran yang besar itu wajib dievaluasi," kata Amin.