Akibatnya, warga menduga sikap pendamping desa yang diikuti oleh mantan pejabat dan dewan adat sudah diatur sebelumnya. Tujuannya agar rapat pertanggungjawaban batal dilaksanakan.
"Rapat pertanggungjawaban ini kan dilaksanakan setelah ada desakan dari pemuda. Sejak tahun 2017 hingga kini tidak pernah ada rapat pertanggungjawaban pengelolaan APBDes oleh pemerintah Desa Tenga Tenga," katanya.
Senada dengan itu, Kepala Pemuda Desa Tenga Tenga, Abdul Gafar Tuharea juga menyesalkan aksi meninggalkan forum rapat tersebut. Dia menilai rapat tersebut terkesan asal-asalan, tidak ada kelengkapan pendukung, seperti sound system serta proyektor untuk pemaparan laporan pertanggungjawaban.
"Ini kan rapat yang dihadiri banyak orang. Jadi harus ada pengeras suara dan kelengkapan lainnya agar semua bisa mendengar jelas. Ini tidak jelas," katanya.
Dia pun memastikan segera berkoordinasi dengan dewan adat desa agar rapat lanjutan bisa kembali terlaksana.