Mutasi ini dilakukan terhadap sejumlah pejabat eselon II dan III yang dinilai tak sesuai mekanisme serta prosedur. Makanya, para pejabat dan staff melakukan pemboikotan memprotes kebijakan bupati.
Kabagops Polres Morotai, AKP Didik CB mengatakan, pengamanan dilakukan guna menjaga dan mengantisipasi adanya aksi demonstrasi dari para ASN. Namun, tidak ada laporan resmi ke kepolisian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan bupati.
"Ini cuma orasi-orasi saja, belum masuk laporannya," kata Didik.
Hingga kini, suasana di kantor pemerintahan Kabupaten Morotai masih lumpuh total. Pemboikotan yang dilakukan ASN membuat pelayanan publik tak berjalan.