"Bila perlu besok posnya kita bangun. Mungkin dengan kehadiran pos keamanan ini, warga terutama perempuan dan anak-anak tidak merasa takut lagi dan bersedia kembali ke desa mereka masing-asing," katanya.
Selain itu, dia juga telah memerintahkan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maluku serta Pekerjaan Umum untuk mengordinasikan rencana pembangunan pos tersebut dengan pihak aparat keamanan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan anggaran yang dibutuhkan dapat disiapkan.
Pimpinan dua dinas teknis itu, kata dia juga diperintahkan untuk menginventarisasi rumah warga maupun fasilitas umum dan sosial yang terbakar akibat konflik yang bermula dari persoalan tapal batas tersebut, sehingga dapat segera diusulkan untuk dibangun kembali.