Bahkan tak hanya sopir, kernet truk juga diminta untuk menjalani rapid test untuk mendapatkan surat keterangan sehat.
“Daripada risiko tak boleh masuk suatu wilayah, kami pilih tidak berangkat,” katanya.
Sementara itu, Manager Oprasi ASDP Ternate, Marsadik mengatakan, aksi mogok yang sudah berlangsung tiga hari. Akibat aksi ini, aktivitas penyeberangan terganggu dan berdampak pada ketersediaan logistik di daerah-daerah.
“Ini harus segera disikapi, kalau tidak, akan berdampak. Yang mereka bawa itu logistik,” katanya.
Kapolda Malut, Irjen Pol Rikhwanto menyatakan, akan memerintahkan personelnya untuk melakukan pemantauan guna memastikan ada tidaknya pungutan biaya rapid test. Jika terbukti, maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
“Rapid test pada masyarakat itu gratis. Kalau ada yang mengadakan bayaran, akan kami cek di lapangan,” katanya.