Sembilan poin itu di antaranya, evaluasi menyeluruh kebijakan penanganan Covid-19 di NTB dan khususnya di Kota Mataram. Pemprov harus memastikan pendistribusian oksigen di instansi kesehatan NTB.
Selain itu, mengevaluasi kinerja kepala Dinas Kesehatan NTB dan Kota Mataram. Memperjelas pendataan masyarakat kecil terdampak PPKM.
“Berikan jaminan bagi pedagang kecil dan permodalan bagi UMKM, serta mencabut kebutuhan vaksin sebagai syarat administrasi,” katanya.
Sekda NTB, I Gita Aryadi mengatakan, aspirasi mahasiswa ditampung untuk kemudian ditindaklanjuti melalui rapat.
“Ada mekanisme yang harus dilakukan. Sementara ini kita tamping untuk kita bahas,” katanya.