China mengklaim hampir seluruh kawasan LCS, yang dilewati perdagangan kapal senilai sekitar 3 triliun dolar AS (Rp43.328 triliun) setiap tahun. Padahal, putusan pengadilan arbitrase di Den Haag, Belanda, pada 2016 menyatakan bahwa klaim Beijing itu tidak sesuai dengan hukum internasional.
Secara terpisah, Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana mengatakan, kapal-kapal penjaga pantai dan perikanan Filipina akan terus berpatroli di wilayah perairan yang disengketakan. “Pemerintah (Filipina) tidak akan goyah pada posisinya,” ujarnya, dikutip Reuters.
Filipina, lanjut Lorenzana, bisa bersikap ramah dan kooperatif dengan negara mana pun. “Tetapi bukan berarti dengan mengorbankan kedaulatan dan hak berdaulat kami,” tuturnya.