MANOKWARI, iNews.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat mendata lebih dari 800 kampung serta kelurahan di wilayah tersebut berpotensi longsor dan banjir. Seluruh kepala daerah di 13 kabupaten/kota di provinsi itu diminta segera menetapkan status siaga bencana.
“Status siaga bencana ini berlaku sejak saat ini hingga Maret 2020. BPBD di seluruh daerah harus segera bergerak, berkoordinasi dengan bupati/ wali kota untuk menetapkan status siaga bencana sepanjang musim hujan,” kata Kepala BPBD Papua Barat Derek Ampnir di Manokwari, Jumat (25/10/2019).
Ampnir mengatakan, BPBD sudah memiliki katalog berisi data potensi bencana longsor dan banjir tersebar di seluruh kabupaten kota provinsi ini. Katalog berisi data lengkap dari lokasi, titik koordinat hingga tingkat kerentana itu sudah disampaikan kepada 13 kabupaten/kota di Papua Barat.
“Untuk longsor, potensi terbesar berada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Sedangkan banjir berada di Teluk Wondama disusul Manokwari, Sorong, Teluk Bintuni dan beberapa daerah lain,” kata Ampnir.
BMKG juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap perubahan cuaca serta potensi bencana baik banjir maupun longsor. Selain itu, jaga kebersihan dan jangan membuang sampah di selokan. “Itu bisa menjadi pemicu banjir. Selokan bukan tempat pembuangan sampah,” ujarnya.
Sementara bagi masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai, BMKG juga mengimbau agar sadar dan bisa membaca tanda-tanda alam. Selanjutnya, mempersiapkan diri agar bisa melakukan evakuasi secara mandiri saat bencana datang.
“Kami tentu akan hadir, tapi langkah pertama penyelamatan saat bencana terjadi itukan tentu dari masyarakat sendiri. Begitu pula kepada masyarakat yang berada di daerah potensi longsor, kami mengimbau agar terus waspada terutama saat hujan lebat,” ujarnya.