DOGIYAI, iNews.id - Warga Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua menolak rencana agenda politik Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) UU Otsus. Dogiyai salah satu kabupaten di wilayah adat Meepago yang menjadi tempat pelaksanaan RDP pada tanggal 17 hingga 18 November 2020.
Ketua Asosiasi Bupati wilayah adat Meepago yang juga Bupati Nabire Isaias Douw, menentang dengan tegas rencana pelaksanaan RDP di wilayah Dogiyai.
Penolakan tersebut tertuang dalam surat bupati Nabire nomor 330/2915/set tentang penolakan rencana pelaksanaan RDP otsus Papua diwilayah adat Meepago, tertanggal 16 November 2020.
Dalam surat tersebut yang menjadi pertimbangan penolakan tersebut adalah Kabupaten Nabire adalah salah satu dari 11 kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020, maka sudah menjadi tanggung jawab dan tugas Bupati Nabire untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Meepago khususnya di Nabire.