Untuk memastikan SPBU peyalur BBM satu harga tidak melakukan kecurangan, dia menyarankan BPH Migas melakukan pengecekan secara langsung ke Papua. Termasuk memberdayakan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Migas yang selama ini pasif untuk mengawal distribusi BBM.
"Perlu dikonfirmasi dan dikonfrontir lagi. Pemda juga harus dilibatkan agar BBM satu harga tepat sasaran," ujarnya.
Menurut Parlagutan, aksi spekulan dan preman yang kerap menghadang pendistribusian BBM satu harga juga menjadi penyebab kembali tingginya harga yang sangat merugikan masyarakat. Dia mengatakan, para preman menguasai BBM satu harga untuk dikuasai lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
"Saya sering dapat informasi dari kepolisian di sana adanya sejumlah penangkapan," ucapnya.