“Jadi yang dihadapi bukan hanya Kelompok Separatis Bersenjata yang ada di gunung-gunung saja, tetapi juga politik (dalam dan luar negeri) dan kelompok klandestin yang bisa berprofesi apa pun,” ujarnya.
“Grup mereka di medsos sering memberitakan bahwa mereka berhasil menembak mati puluhan TNI/Polri dengan menyebut waktu dan tempat tertentu agar seolah-olah benar terjadi, padahal berita tersebut bohong,” kata Kapen Kogabwilhan III.
Padahal untuk mengetahui kebenaran jatuhnya korban dari TNI/Polri sangatlah mudah, karena TNI/Polri adalah alat negara resmi yang tertib administrasinya.
“1 saja personel gugur, pasti akan diikuti dengan proses administrasi yang jelas, dari mulai evakuasi korban, pemakaman sampai dengan pemenuhan hak-hak korban dan ahli warisnya,” ungkapnya.
Menurutnya, penyebaran berita bohong dari KSB bertujuan untuk memprovokasi, mengintimidasi sekaligus membentuk opini bahwa gerakan sayap bersenjata mereka selalu unggul dan sebaliknya, setiap korban yang jatuh akibat kontak tembak dan aksi penindakan dari TNI/Polri, semaksimal mungkin diklaim sebagai warga sipil. Tujuannya untuk membentuk opini dunia dengan menyudutkan TNI/Polri dan pemerintah Indonesia.
Untuk sayap gerakan bersenjata (KSB), mereka bergerilya dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak semuanya membawa senjata saat melancarkan aksinya.
“Jangan dibayangkan seperti foto mereka di medsos yang bergerombol puluhan/ratusan orang dan semuanya bersenjata. Dalam aksi gerilyanya, dari 5-7 orang hanya 1 atau 2 yang bersenjata dan bila terjadi kontak, orang yang selamat bertugas membawa kabur senjata. Kemudian di-posting di medsos mereka bahwa korban adalah warga sipil karena tidak bersenjata,” ujar Kolonel Czi IGN Suriastawa.