“Pemerintah akan memastikan tindakan penegakan hukum yang akan dilakukan aparat penegak hukum tidak akan eksesif yang bisa berdampak negatif pada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan kerangka operasi yang komprehensif, memperhatikan secara ketat prinsip-prinsip HAM. Kepentingan yang utama yaitu memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut di masyarakat akhir-akhir ini. Di samping itu, tetap mengedepankan penyelesaian persoalan Provinsi Papua dengan pendekatan kesejahteraan.
“Kami mengharapkan agar organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan gereja tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa dalam melakukan kerja-kerja pengabdian masyarakat sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
“Serta turut bekerja sama dalam melakukan pemantauan agar kegiatan penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM, sehingga harapan kita menciptakan Provinsi Papua yang damai dan sejahtera bisa terwujud,” kata Jaleswari.