“Akselerasi pembangunan pascapemekaran penting dan harus berdampak luas,” ujarnya.
Sementara Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Valentinus Sudarjanto Sumito menuturkan, kondisi Papua mendapat perhatian dari pemerintah. Termasuk isu di Papua Barat terkait dengan sebaran penduduk menjadi isu utama serta sebaran desa tertinggal.
"Ada juga angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional,” katanya.
Dia melanjutkan, ada juga konfigurasi politik lokal yang terus terjadi sehingga polarisasi antara masyarakat pegunungan serta pesisir begitu tampak terlihat.
Karena itu, pemekaran daerah di Papua harus memberikan ruang bagi masyarakat lokal sebagai komitmen politik daerah.