Sementara pleno rekapitulasi dan penetapan paslon yang menang dijadwalkan 17-19 Mei.
"Itu resmi dan sah karena usai pungut hitung 5 Mei. Ada beberapa hari untuk logistik dikumpul dari kampung dibawa ke distrik untuk pleno distrik, kemudian dijemput lagi, di bawah ke kabupaten untuk dilakukan pleno tingkat Kabupaten," katanya.
KPU tidak mengajukan permintaan tambahan dana ke pemerintah daerah. Sebab, Rp10 miliar sisa anggaran Pilkada 9 Desember 2020 masih cukup untuk membiayai PSU dua distrik di sana.
"Sisa anggaran kami masih cukup untuk membiayai PSU ini. Mungkin yang perlu diperhatikan pemerintah adalah anggaran pengamanan dan Bawaslu supaya tahapan bisa diawasi," katanya.