“Jadi, saya pikir sebenarnya ini sudah selesai sebagaimana yang disampaikan Pak Pj Gubernur Papua Pegunungan,” katanya.
John Wempi mengungkapkan, masyarakat setempat justru tidak mau menerima penggantian uang. Sebagai gantinya, mereka meminta, generasi anak-anaknya akan diberikan ruang pekerjaan dalam proses pembangunan Gedung Kantor Provinsi Papua Pegunungan.
“Komitmen itu akan dilakukan dan telah ditandatangani bersama di notaris,” ucapnya.
Untuk itu, John Wempi memastikan proses peletakan batu pertama pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena bisa dihadiri Wapres pada Kamis (12/10/2023) mendatang. Hal ini sebagaimana prosesi groundbreaking serupa di Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
“Saya kebetulan juga dari Wamena. Kita sudah proses ini (penyelesaian masalah lahan) dan pada prinsipnya kehadiran Pak Wapres tidak mungkin ada masalah. Kami sudah clear,” ujar John Wempi.