"Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan ingin meninggalkan legacy yang baik kepada rakyatnya dan penerusnya, oleh karena itu, tidak menginginkan adanya friksi yang timbul di tengah masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan Gubernur Lukas Enembe akan tetap menghormati konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula harapannya kepada masyarakat untuk juga mematuhi hal tersebut.
"Perlu ditekankan sekali lagi bahwa persoalan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua akan dimulai prosesnya setelah masa duka 40 hari terlewati dan Koalisi Partai Politik Pendukung Lukas Enembe-Klemen Tinal bertemu," katanya.
Dia menambahkan berkenaan dengan dugaan adanya maladministrasi penunjukan Plh Gubernur Papua oleh Dirjen Otda atas nama Mendagri, Gubernur Papua Lukas Enembe telah merespon cepat secara prosedural dengan menyampaikan laporan tertulis secara langsung kepada Presiden RI.
"Gubernur Papua meyakini Presiden Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang memahami suara hati masyarakat Papua, dengan kearifan yang dimiliki tentu diharapkan agar dapat bijak memutuskan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Papua," ujarnya lagi.
Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekda Papua Dance Yulian Flassy sebagi Plh Gubernur Papua guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini mengingat Gubernur Papua Lukas Enembe tengah melaksanakan pengobatan di Singapura karena sakit. Sedangkan pada 21 Mei 2021 lalu, Wakil Gubernur Klemen Tinal meninggal dunia.