Sementara untuk Aparatur Sipil Nagara (ASN) di lingkungan Kota Jayapura, yang boleh masuk kantor hanya pejabat eselon II, sekretaris, kepala bidang dan para staf kunci serta bendahara.
"Karena Dinas PUPR akan melakukan pendataan terhadap bangunan kantor wali kota yang mengalami kerusakan pascaterjadi gempa," ucapnya.
Dia menambahkan kerusakan yang terjadi di Kantor Wali Kota Jayapura pada bangunan utama atau tepatnya depan parkiran kendaraan roda empat milik wali kota dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Kerusakan ini terutama di bagian plafon yang roboh.
"Kemudian plafon depan Aula Sian Soor juga roboh, gedung badan keuangan serta ruangan beberapa dinas kantor otonom juga mengalami kerusakan akibat gempa," ujarnya.