Dia menekankan terkait penanganan keamanan di Papua, pemerintah menginginkan rakyat aman terlindungi, tanpa perlu ada banyak korban jiwa. Apalagi sampai menimbulkan isu-isu yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Ini semua dipertimbangkan,” ucapnya.
Terkait penanganan enam kabupaten zona merah/rawan kelompok separatis teroris (KST) di Papua, Wapres mengatakan pemerintah memang ingin membuat sesuatu langkah khusus dengan tetap mempertimbangkan keamanan para prajurit TNI dan Polri.
“Pendekatan komprehensif ini terus dilakukan evaluasi dan terus akan dilakukan upaya operasi teritorial dengan tetap mendorong kesejahteraan dan pembangunan. Pemerintah juga sedang merencanakan membangun kantor-kantor gubernur, kantor kapolda, kemudian pangdam dan semua ini bagian dari upaya penanganan papua secara komprehensif,” ujar Wapres.