JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini berlangsung pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2020-2021 di Jakarta, Kamis (15/7/2021).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pemimpin rapat mengesahkan RUU Otsus Papua menjadi UU setelah dia meminta persetujuan 492 peserta rapat paripurna yang hadir secara langsung dan virtual.
Para peserta rapat kompak memberikan persetujuannya dan Sufmi pun mengetok palu tanda RUU Otsus Papua disahkan sebagai UU.
Proses pengesahan ini turut disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.
"Setidaknya ada 20 poin perubahan pada revisi UU Otsus Papua yang terdiri atas perubahan pada 18 pasal dan penambahan dua pasal baru," ujar Ketua Tim Panitia Khusus RUU Otsus Papua Komarudin Watubun saat menyampaikan laporan kerja Tim Pansus pada Rapat Paripurna, Kamis (15/7/2021).