BIREUEN, iNews.id – Presiden Joko Widodo mempertanyakan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh yang mencapai Rp8 triliun ditambah APBD sebesar Rp9 triliun. Gelontoran dana belasan triliun itu ternyata belum mampu menekan angka kemiskinan di provinsi paling barat Indonesia yang masih di angka 14%.
Menurut Jokowi, tiap tahun tersedia dana sebesar Rp17 triliun. Angka tersebut belum termasuk dana APBD kabupaten/kota. Dana tersebut sangat besar sehingga hal yang harus diperhatikan adalah pengelolaannya.
"Apa pun pengelolaan anggaran itu sangat penting. Uang Rp17 triliun itu sangat besar, tetapi bagaimana tata kelolanya? Bagaimana governance-nya? Apakah tepat sasaran, bermanfaat dan dirasakan rakyat? Itu yang menjadi tanda tanya saya," kata Jokowi saat menghadiri acara Kenduri Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, tata kelola pemerintahan dan keuangan harus dilakukan dengan bersih dan akuntabel. "Tadi Bang Surya (Surya Paloh) mengatakan perlu asistensi, saya bertanya pada pemda, kalau perlu besok langsung saya dampingi. Governance, tata kelola harus bersih, harus akuntabel. Kalau saya tanya kepada rakyat, pasti akan bilang iya (perlu asistensi)," papar Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa banyak provinsi yang tidak seberuntung Aceh karena tidak mendapatkan dana Otsus dan hanya memiliki APBD yang sangat kecil antara Rp6 triliun-7 triliun.