“Fraksi Partai Perindo mengapresiasi respons positif Pemerintah Daerah dan berharap pembahasan Ranperda ini dapat dilanjutkan secara konstruktif dengan memperhatikan seluruh aspek kewenangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan implementasinya,” kata Marthen, dikutip Kamis (12/11/2026).
Selain kelembagaan, Fraksi Perindo menyoroti pentingnya transformasi pemasaran dari pasar lokal konvensional menuju pemasaran digital dan jaringan pasar yang lebih luas. Akses pembiayaan juga didorong menjadi lebih inklusif agar pelaku usaha tidak menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal.
Perubahan kelima menyasar integrasi koperasi dan usaha mikro dengan potensi ekonomi lokal, meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan pariwisata daerah.
“Fraksi berharap Perda ini mampu memberikan perlindungan nyata bagi koperasi dan UMK, sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih aman dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bagi Partai Perindo, penguatan koperasi dan usaha mikro juga sejalan dengan arah perjuangan sebagai partai pro ekonomi yang mendorong ekonomi kerakyatan. Orientasi tersebut menempatkan penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari agenda politik yang perlu diwujudkan melalui kebijakan dan program pemberdayaan.