Massa juga mempertanyakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Polri serta menyerukan Reformasi Jilid II sebagai upaya memperluas konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Selain menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mahasiswa juga menolak keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalam area kampus. Mereka menilai fasilitas tersebut tidak sejalan dengan fungsi dan nilai-nilai pendidikan tinggi.
"Tuntutannya yang utama persoalan pemborosan APBN yang dalam hal ini MBG, kemudian Koperasi Merah Putih dan program-program lainnya termasuk UU Polri yang kemarin baru disahkan," ujar Nur Intan Maharani, Presiden BEM UNM Makassar.
Demonstrasi yang berlangsung di salah satu jalur utama Kota Makassar itu mengakibatkan kemacetan panjang. Antrean kendaraan dari arah Jembatan Flyover menuju Jalan Sultan Alauddin dilaporkan mencapai sekitar dua kilometer sebelum arus lalu lintas kembali berangsur normal.