Asry menambahkan, tren pelanggaran administrasi bagi penyelenggara tercat ada empat anggota PPS menjabat dua periode, enam pelayanan KPU dalam proses pendaftaran penyelenggara adhoc, dan lima PPK diduga melanggar tata cara verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. Selain itu, satu PPK tidak menyampaikan kepada peserta rapat rekapitulasi sesuai ketentuan undang-undang.
Selanjutnya, ada enam pelanggaran kode etik penyelenggara, masing-masing satu KPU provinsi dan KPU kabupaten tidak profesional atas dugaan keberpihakan pembentukan PPS. Selain itu, PPK melanggar prinsip sebagai penyelenggara karena meloloskan calon PPS yang tidak memenuhi syarat.
"Selain itu, dalam seleksi panwascam di desa dan kelurahan, PPDP tidak netral. Koordinator sekretariat Bawaslu kabupaten tidak netral dan diduga ada keberpihakan kepada bakal pasangan calon," kata mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba itu.