MAKASSAR, iNews.id – Langkah sejumlah anggota DPRD Makassar mengajukan hak interpelasi mendapat dukungan dari warga. Hak itu digunakan untuk meminta keterangan kepada Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto atas kebijakannya menonaktifkan 15 camat dari jabatannya untuk sementara waktu.
Menurut warga, interpelasi bakal mengungkapkan anggota DPRD yang diduga menerima dana 30 persen dari camat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Para camat diduga telah memberikan dana 30 persen kepada sejumlah anggota DPRD Makassar karena dipaksa. Namun, belum diketahui siapa saja anggota DPRD yang diduga menerima aliran dana.
Para camat diharapkan hadir untuk membongkar siapa saja oknum anggota DPRD yang senang meminta dana dari camat dan kepala SKPD. Sebab, sejumlah anggota DPRD Makassar yang diduga meminta dana tidak memenuhi panggilan polisi.
“Interpelasi ini akan membuka fakta siapa saja anggota Dewan yang terlibat dalam korupsi dana sosialisasi, dan memeras camat serta kepala SKPD,” kata warga Kota Makassar, Beni Iskandar, Sabtu (9/6/2018).
Direktur Komite Pemantau Legislatif Sulawesi Selatan Musaddaq mengatakan, hak interpelasi adalah hak politik anggota DPRD. Hak ini diatur dalam konstitusi. Anggota DPRD meminta keterangan kepada Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto atas kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan strategis.
Hak ini digunakan DPRD Makassar setelah Wali Kota Danny Pomanto akan menonaktifkan 15 camat dari jabatannya untuk sementara waktu. Alasan penonaktifan camat bermacam-macam. Ada camat yang diduga terlibat kasus hukum dan ada juga yang mengundurkan diri. Para camat diminta fokus dengan masalah hukum di kepolisian.
“Langkah yang dilakukan Danny Pomanto mestinya didukung oleh semua pihak. Sebagai upaya pemberantasan korupsi di Kota Makassar,” kata Musaddaq.
DPRD Makassar diharapkan mengajukan hak interpelasi bukan karena niat ingin menjatuhkan wali kota, tapi membongkar masalah yang terjadi antara oknum anggota DPRD dengan camat. “Publik akan semakin pesimistis jika persoalan korupsi mendapatkan pembelaan dari legislatif,” katanya.
Sementara Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto sebelumnya yang baru aktif kembali usai cuti, mengaku berang dengan sejumlah persoalan internal Pemerintahan Kota (Pemkot) Makassar. Sejumlah program untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terkesan jalan di tempat. Dengan banyaknya keluhan masyarakat, Danny mengaku akan melakukan evaluasi di tubuh Pemkot Makassar, termasuk melakukan rotasi.