Abraham mengatakan, arahan tersebut kemudian diterjemahkan dan diimplementasikan dalam bentuk dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana oleh masing-masing daerah terdampak. Yakni kabupaten Mamuju, Majene dan Mamasa.
Menurutnya, penyaluran bantuan ini bentuk kerja gotong royong antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan arahan Presiden, yaitu memberikan bantuan dana untuk perbaikan rumah-rumah penduduk yang roboh akibat gempa.
"KSP sangat mengapresiasi kerja kolaborasi ini," katanya.
Sebagai informasi, Kantor Staf Presiden bersama Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi penanganan pascabencana gempa bumi di Sulawesi Barat.
Rakor yang melibatkan Kemenko PMK, Setwapres, Bappenas, KemenPUPR, Kemensos, Kemendikbudristek, Kemenag, BNPB, dan pemerintah daerah tersebut, untuk memitigasi dan merumuskan langkah-langkah strategis penanganan pascabencana, terutama terkait penyaluran bantuan untuk perbaikan rumah roboh.
Berdasarkan data Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) BNPB, jumlah rumah rusak dalam kategori ringan, sedang dan berat sebanyak 14.173 unit. Nilai anggaran bantuan stimulan rumah sebesar Rp342 miliar lebih.
"Saat ini pemerintah bersama masyarakat mengejar target pembangunan rumah-rumah yang roboh," ucapnya.