"Inikan mahal, karena masyarakat yang punya motor belum tentu semua bisa lunas (parkir). Saya kira mau diterapkan silahkan tapi harus ada klaster," ujarnya.
Pemerintah juga tidak bisa serta merta memberlakukan di seluruh tempat, namun hanya daerah khusus. menurutnya kebijakan ini potensial berbuah positif terhadap wilayah rawan macet.
"Semisal di Jalan Kartini, untuk menghindari kemacetan itu bagus diterapkan daerah yang macet seperti itu, sehingga itu mencegah (parkir) di sembarang tempat. Jadi justru itu lebih bijak misalnya ada lokasi dianggap rawan macet," ujarnya.