Padahal, tambah Kadir, akses informasi data sangat penting diketahui publik guna membangun sinergitas pencegahan dan penindakan perilaku korupsi yang merugikan negara. Tertutupnya informasi publik itu dinilai tidak adanya komitmen institusi kepolisian mengusut tuntas kasus korupsi di Sulsel.
Di tempat yang sama, peneliti ACC Hamka Anwar mengatakan, pihaknya mencatat ada kerugian negara sekitar Rp02,12 miliar dengan 120 perkara selama 2019. Bila dibandingkan pada tahun 2018 terdapat 112 perkara, dengan kerugian Rp61,6 miliar.
"Kasus tipikor yang terdaftar sebanyak 120 perkara, dengan jumlah koruptor divonis sebanyak 118 perkara. Hanya saja putusan dibagi dua dari tertinggi enam tahun penjara dan denda Rp200 juta serta terendah satu tahun dengan denda Rp50 juta. Putusan bebas sebanyak tujuh perkara," jelasnya.