"Pemerintah harus memikirkan penanganannya supaya tidak terus terjadi setiap tahunnya, misalnya membuat sumur resapan massal di sepanjang area tergenang banjir," ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah daerah selama ini memang sudah punya konsep, namun lamban merealisasikannya. Apalagi jika jalan itu adalah jalan nasional maka membutuhkan lobi anggaran yang memakan waktu.
Kendati demikian, hal itu bukan menjadi alasan. Menurutnya, aturann yang mengatur tentang dana tanggap darurat yang mekanisme alokasi anggaran yang cepat seperti banjir, tanah longsor dan gempa.
Di sisi lain, Yasen menilai kurangnya koordinasi pemerintah provinsi ke pemerintah pusat juga menjadi titik lemah kurangnya perhatian pada daerah rawan banjir.
"Karena itu, saya sarankan, selain membuat drainase yang representatif, bentuk antisipasi lain adalah membuat sumur resapan yang besar dan massal," ujarnya.