Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing berdalih, tentara harus merebut kekuasaan pada 1 Februari karena tindakan melanggar hukum oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai pimpinan Aung San Suu Kyi.
Sang jenderal mengatakan, beberapa pemimpin partai telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan tindakan hukum diambil untuk melawan mereka.
Kudeta militer di Myanmar menuai kecaman keras dari para pemimpin dunia, Seken PBB Antonio Guterres dan Paus Fransiskus.
Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam demokrasi, tentara tidak dapat membatalkan pemilu yang sudah disahkan oleh lembaga pemilihan umum.