Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, ketika bekerja THL statusnya sama dengan PNS, karena ada kontrak kerja yang ditandatangani Gubernur.
Perbedaan hanya terletak pada NIP, dan masa kerja jangka panjang, sedangkan THL sewaktu-waktu bisa berubah akan tetapi dari segi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) THL dan PNS itu sama.
Gubernur juga mengingatkan, soal rezeki, semua sudah diatur, jangan besar pasak dari pada tiang, tergantung cara kita menangani hidup.
"Dahulu saya masih kuliah, makan indomie dan tempe, juga ditambah teh biar lebih tahan. Jadi THL jangan takut, semua rezeki sudah diatur. Kita harus menghargai apa yang kita kerjakan. THL yang diangkat kembali, harus menikmati apa yang diterima,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulut tahun 2023 merekrut sebanyak 6.748 THL, angka ini turun sejumlah 760 dibanding tahun 2022 lalu.
Jumlah yang berkurang itu dikarenakan perubahan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), lolos seleksi PPPK, dan juga ada yang mengundurkan diri.