MANADO, iNews.id - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah Tiga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pendampingan kepada Pemprov Sulut dalam mengoptimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak. Ini berkaitan dengan pengelolaan dan optimalisasi pajak daerah, mulai dari sisi pencatatan yang saat ini sudah dibantu teknologi informasi.
"Kami mengapresiasi tim Korpsugah Wilayah 3 KPK atas program pendampingan kepada Pemprov Sulut dalam hal pengelolaan optimalisasi pajak daerah," ujar Sekretaris Daerah Sulut Edwin Silangen di Manado, Jumat (6/11/2020).
Dia mengatakan, dari sisi kemudahan akses terhadap kewajiban konsumen, sarana dan prasarana penunjang optimalisasi pajak daerah juga dibantu teknologi yang setiap waktu dimutakhirkan. Optimalisasi pajak daerah sebut dia, tidak hanya menjadi tugas Bapenda Sulut karena ada instansi pendukung lain, seperti Bank SulutGo dan Dinas PMPTSP.
"Lebih penting mereka yang ditugaskan untuk mencatat dan memungut pajak daerah ini. Mudah-mudahan dengan aplikasi yang ada kita bisa mengevaluasi ini secara cepat," katanya.
Silangen mengungkapkan, sumber pajak terbesar di Sulut berasal dari kendaraan bermotor. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar minyak serta pajak rokok.