Dalam instruksi tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD.
"Menindaklanjuti instruksi Presiden itu, tahun ini Pemprov Gorontalo akan melaksanakan belanja barang dan jasa untuk nominal di bawah Rp200 juta melalui UMKM yang terdaftar pada toko daring LKPP," ujarnya.
Oleh karena itu, gubernur berharap, PT Rumah UMKM Indonesia selaku pendiri Toko Daring Beli UMKM dapat merangkul lebih banyak lagi UMKM lokal Gorontalo.
Berdasarkan data, jumlah UMKM yang terdaftar pada toko daring Beli UMKM saat ini sudah sebanyak 536 unit.
Peluncuran Beli UMKM turut diikuti secara daring oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital BPKP RI, Gatot Pambudhi Petranto.
Peluncuran Toko Daring Beli UMKM, dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah, Forkopimda Provinsi Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo Ryan Kono, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Gamaria Purnamawati Monoarfa, serta sejumlah pihak terkait.