“Prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan dimana koperasi ini telah menyampaikan pengajuan dan proses verifikasi sudah dilaksanakan,” ujar Adin.
Adin menjelaskan, potensi pemanfaatan hasil pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana ini cukup besar, ke depan Ditjen PSDKP akan mendorong pemanfaatan hasil pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan.
Dia menambahkan penyerahan kapal ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara agar dalam proses perizinan kapal tersebut, pihak DKP Provinsi dapat memfasilitasi.
“Kami telah koordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi,” ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menyampaikan atensinya pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.
Dia juga menegaskan peran penting pengawasan dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi.