"Pemerintah daerah perlu mengantongi data keperluan minyak goreng per kepala keluarga (KK) per hari, termasuk bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kemudian disandingkan dengan stok yang terdistribusi ke daerah ini," katanya.
Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah adanya oknum nakal yang sengaja menimbun dengan maksud menaikkan harga sepihak.
Kondisi tersebut tidak boleh terjadi untuk menghindari keresahan yang dapat memicu ketidakstabilan harga maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kami berharap, pemerintah daerah melakukan langkah cepat mengingat bulan Ramadhan sebentar lagi tiba. Jangan ada kepanikan di tingkat masyarakat terkait pemenuhan bahan pokok khususnya minyak goreng," ujarnya.
Ia pun sebagai wakil rakyat mengimbau, agar masyarakat mampu atau menengah ke atas, tidak melakukan aksi borong yang dapat memicu kenaikan harga maupun kelangkaan.
"Kita tidak perlu panik dengan melakukan aksi borong agar bahan pokok yang diperlukan seluruh lapisan masyarakat, termasuk minyak goreng dapat terdistribusi merata," tuturnya.