Oleh karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah agar bergerak cepat untuk mengoordinasikan pembangunan tanggul di sepanjang pesisir bagian barat kabupaten ini.
Dia berharap, abrasi dan rob yang selama ini sering melanda fasilitas publik hingga permukiman warga kawasan itu dapat segera diatasi.
Pembangunannya dapat dilakukan bertahap setiap tahun. Misalnya, Tahun Anggaran 2022 ini dapat dikerjakan sepanjang 500 meter, kemudian dilanjutkan tahun anggaran berikutnya untuk pembangunan yang sama, agar keperluan infrastruktur tergolong mendesak tersebut dapat direalisasikan.
"Tentu pelaksanaan pembangunannya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, ataupun pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi II untuk percepatan pembangunan tanggul tersebut," ujarnya.
Jerri berharap, pembangunan tanggul pemecah ombak menjadi salah satu program infrastruktur prioritas di wilayah pesisir barat kabupaten itu.
Dia mengaku penanganan abrasi di kawasan itu memerlukan biaya besar.
"Namun, penanganan abrasi di sepanjang pesisir barat tersebut menjadi keperluan mendesak yang terus diaspirasikan masyarakat," katanya.