JAKARTA, iNews.id - Penyaluran bantuan sosial (bansos) dan insentif usaha kepada korporasi maupun usaha kecil mikro (UKM) akan ditingkatkan secara masif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, ini bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.
Adapun anggaran bantuan sosial sebesar Rp186,64 triliun. Program yang masuk dalam klaster perlindungan sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos tunai non-Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, logistik/pangan/sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan diskon listrik.
Sementara anggaran klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp162,40 triliun, sedangkan klaster insentif usaha mencapai Rp62,83 triliun.
"Semuanya membutuhkan biaya anggaran yang luar biass. Kita membantu (penyaluran) bantuan sosial ditingkatkan secara masif dan bantuan usaha UKM maupun perusahaan ini," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (18/8/2021).
Lebih lanjut dia mengatakan, ini merupakan kewajiban negara. Adapun alat yang digunakan adalah keuangan negara dengan APBN yang, menurutnya, bekerja luar biasa keras. Karena itu, APBN akan dijaga kembali sehat.
"Berbagai reformasi dilakukan di bidang keuangan dan kita akan evaluasi anggaran belanja. Dan kita akan memberikan pembiayaan anggaran inovatif," ujarnya.