Fraksi Perindo Minta RAPBD 2027 Madiun Perkuat Bansos, Lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan

MADIUN, iNews.id - Penurunan anggaran bantuan sosial (bansos) tantangan penyerapan tenaga kerja, hingga masa depan ekonomi pedagang lokal menjadi perhatian Fraksi Partai Perindo DPRD Kota Madiun dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. 

Fraksi Perindo mengingatkan agar penyesuaian fiskal tidak berujung pada berkurangnya perlindungan bagi kelompok rentan maupun terbatasnya peluang ekonomi masyarakat.

Baca Juga

Perindo Makassar Perkuat Kader Lewat Pendidikan Politik untuk Pemilu 2029

Ketiga persoalan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Perindo DPRD Kota Madiun, Mujiono dalam pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Kota Madiun, Selasa (3/11/2026). 

Menurut Mujiono, penyusunan APBD tidak cukup hanya mempertimbangkan keseimbangan anggaran, tetapi juga harus memastikan kebijakan belanja menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Baca Juga

Tiba Pertama di Lokasi Kebakaran Suryakencana, Perindo Bogor Siagakan Ambulans Beri Pertolongan Medis

Salah satu yang disoroti adalah penurunan alokasi belanja bantuan sosial sebesar 19,37 persen dalam RAPBD 2027. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2025, penurunan tersebut perlu mendapat penjelasan, terutama menyangkut dampaknya terhadap keberlanjutan program perlindungan sosial.

"Penyesuaian anggaran jangan sampai melemahkan jaring pengaman sosial. Kami ingin mengetahui langkah antisipatif pemerintah daerah agar kebutuhan warga miskin, lansia, masyarakat terlantar, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya tetap terakomodasi secara optimal," kata Mujiono.

Selain perlindungan sosial, Fraksi Perindo menaruh perhatian pada tantangan ketenagakerjaan. Mujiono mencermati tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Madiun yang dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 4,29-4,30 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja terus meningkat.

Kondisi tersebut, kata Mujiono, perlu diantisipasi melalui kebijakan yang lebih terarah, terlebih RAPBD 2027 juga dihadapkan pada kontraksi belanja modal dan keterbatasan fiskal. 

Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan program peningkatan keterampilan benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, bukan sekadar menghasilkan peserta pelatihan.

"Kami mendorong penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja, perluasan akses penempatan tenaga kerja melalui sinergi dengan dunia usaha, serta penciptaan wirausaha baru melalui digitalisasi UMKM," tutur Mujiono. 

Peluang kerja bagi lulusan terdidik dan kelompok usia produktif perlu diperluas agar peningkatan partisipasi angkatan kerja diikuti tersedianya kesempatan kerja yang memadai.

Persoalan ketiga berkaitan dengan rencana penataan kawasan lapak kuliner atau sentra kuliner kereta di Jalan Bogowonto. 

Fraksi Perindo memandang penataan kawasan tersebut memiliki potensi lebih luas daripada sekadar memperbaiki tampilan kota.