"Kecuali kalau pemerintah menugaskan untuk OP maka akan kita beli dengan harga berapapun. Kerugiannya nanti ditanggung pemerintah. Begitu bentuk penugasannya kepada Bulog. Beda dengan beras yang memang ada penugasannya, kita laksanakan," kata dia.
Untuk menyikapi kenaikan harga minyak goreng, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait yang ada di Sumbar. Mulai dari Pemerintah daerah hingga distributor minyak goreng.
"Intinya sekarang kita mengambil langkah-langkah untuk membantu masyarakat dengan koordinasi. Misalnya, distributor bisa menjual dengan harga tidak terlalu tinggi dan BUMN bisa menyalurkan CSR untuk pola subsidi atau menggelar OP," kata dia.