“Siapkan MoU (Memorandum of Understanding) bersama dunia usaha. Contoh di Bali, di mana hotel-hotel dan bangunan publik telah menyiapkan shelter tsunami,” ujar Harmensyah.
Sementara shelter buatan yang sudah ada juga harus dirawat dan dikelola dengan baik. Pemerintah perlu memiliki database shelter, seperti daya tampung, fasilitas, atau pun aksesibilitas. Database tersebut harus bisa diakses oleh masyarakat sehingga mereka dapat memetakan shelter mana yang terdekat dari posisi dia berada.
“Selain itu, shelter alam juga dimanfaatkan. Apabila telah memiliki shelter ini, perlu diperhatikan aksesibilitasnya, seperti tanggal, tali atau jalur evakuasi,” ujarnya.
Dalam peringatan 10 tahun gempa Sumbar itu, Harmensyah menyampaikan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Termasuk peran media massa yang sangat penting dalam membawa pesan kepada masyarakat.
“Media massa tentu memiliki keahlian dalam mengomunikasikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat serta kanal media yang dapat menjangkau masyarakat secara luas,” katanya.
Harmensyah juga mengatakan, mengenang 10 tahun gempa Sumbar tentu tidak hanya berlaku di wilayah tersebut. Semua masyarakat Indonesia juga penting mengingat bahwa kita hidup di wilayah rawan bahaya.
“Peneliti paleotsunami dari Brigham Young University, Amerika Serikat Profesor Ron Harris pernah menyampaikan bahwa kita yang hidup di Indonesia jangan lupa akan sejarah. Jangan lupa, kenali ancamannya, siapkan strateginya dan siap untuk selamat,” katanya.