Sedangkan, kata dia, saat ini pandemi masih terus berlangsung sehingga dalam pelaksanaan tahapan nantinya harus disesuaikan dengan kondisi kekinian.
“Dengan mengikuti protokol kesehatan berimbas dengan anggaran,” kata dia.
Bukan tanpa alasan, lanjut Amnasmen, anggaran itu nantinya untuk memenuhi alat pelindung diri (APD) terhadap petugas saat melakukan tahapan pilkada mulai dari verifikasi hingga pencoblosan di TPS.
“Pelaksanaan tahapan harus dilengkapi kebutuhan masker, cairan antiseptik dan kebutuhan lainnya,” kata dia.
Amnasmen mengatakan, pihaknya akan melakukan konsultasi terkait penambahan anggaran biaya tersebut.
“Kita tentu akan konsultasikan penambahan anggaran Pilkada ini baik dengan KPU Sumbar maupun pemerintah daerah. Jika tidak ada penambahan anggaran tentu sangat membahayakan penyebaran virus Covid-19,” kata dia.