"Pemprov Sumbar tidak ada membuat regulasi ataupun kebijakan agar non muslim berhijab. Tidak ada itu. Itu adalah kebijakan sekolah yang kedepan akan dievaluasi secara menyeluruh. Pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan mengevaluasinya" kata Jasman.
Jasman menjelaskan, sebelumnya peralihan kewenangan SLTA diurus oleh pemprov. Dulunya aturan berpakaian muslimah setiap hari Jumat itu telah ada dan itu kebijakan Pemkot saat itu.
"Di saat kewenangan mengurus SLTA berpindah ke provinsi, aturan ini belum sempat kita evaluasi, karena tidak ada permasalahan selama ini," ucapnya.
Namun dengan adanya kasus ini, pemprov Sumbar melalui Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi seluruh aturan berpakaian.