AMSTERDAM, iNews.id - Pemerintah Belanda berencana meminta maaf secara resmi terkait perbudakan yang dilakukan di wilayah jajahan di antaranya Indonesia. Rencana Negeri Kincir Angin itu diungkap situr berita RTL pada Kamis (3/11/2022).
Menurut sumber itu, Belanda juga bermaksud untuk menyiapkan "dana kesadaran perbudakan" €200 juta yang akan membiayai proyek-proyek yang relevan dan program sekolah khusus. Belanda juga berencana membangun museum perbudakan dengan menyiapkan anggaran tambahan €27 juta.
Rencana permintaan maaf ini merupakan tanggapan resmi atas laporan tahun lalu oleh Dialogue Group on Slavery History (Kelompok Dialog tentang Sejarah Perbudakan).
Kelompok itu, yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri, merekomendasikan agar Perdana Menteri (PM) Mark Rutte mengakui dan meminta maaf atas perbudakan di masa silam. “Pengakuan akan memberikan kepuasan bagi mereka yang menderita di bawah perbudakan. Sisi lain, itu akan mempromosikan pandangan kritis terhadap sejarah Belanda dalam arti yang lebih luas,” kata kelompok itu.
Permintaan maaf resmi yang diharapkan disampaikan sebelum akhir tahun ini akan didukung oleh sebagian besar anggota Parlemen dan partai-partai penting di Parlemen telah meminta pemerintah untuk mengambil sikap.
Sebelumnya, pada Juli 2021, Wali Kota Amsterdam Femke Halsema secara resmi meminta maaf atas “keterlibatan aktif” kota tersebut dalam sistem komersial perbudakan kolonial.