Dengan dikeluarkannya Permenkumham No.22 itu terdapat perubahan kriteria yang semula tuju kriteria dengan 82 indikator penilaian KKP HAM diubah menjadi 10 kriteria dengan 120 indikator penilaian.
“Sepuluh aspek variabel yang dinilai dalam pelaksanaan KKP HAM didasarkan pada indikator struktur, proses dan hasil," kata Yulizar.
Kriteria tersebut antara lain hak sipil dan politik, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak.
Lebih lanjut Yulizar menjelaskan komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam rencana aksi nasional HAM 2021-2025.
"Sejauh ini, instansi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 17 kabupaten dan kota telah melaksanakan peduli HAM," ujarnya.