PALEMBANG, iNews.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya berharap APBN dari pemerintah pusat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan di desa. Tujuannya agar desa di Sumsel bisa menjadi desa mandiri.
"Dana yang dikucurkan pemerintah ke desa jangan melulu dibangunkan sarana fisik saja. Saya lihat jalan setapak terus. Jika sudah tuntas bangunan fisik alihkan minimal 65 persennya untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau untuk sektor pelayanan," kata Wagub.
Hal tersebut disampaikan Mawardi Yahya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kegiataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2020-2021 bertempat di ruang rapat Binapraja Pemprov. Sumsel, Senin (26/10/2020.
Dia juga berharap rakernis dapat menyamakan persepsi dan sinkronisasi program antara PMD provinsi dengan masing-masing PMD yang ada di Kabupaten/kota.
"PMD jangan jalan sendiri-sendiri karena berdasarkan aturan pengawasan pengelolaan dana desa langsung di bawah pembinaan Pemprov. Termasuk kewenangan pengawasan juga ada di bawah kendali Pemprov. Kebetulan saya Wakil Gubernur ditugaskan sebagai koordinator bidang pengawasan ini," imbuhnya.